PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

Penyusunan rencana induk pengembangan e-Government di setiap lembaga

meliputi :

  1. kerangka pemikiran dasar lembaga;
  2. cetak biru pengembangan;
  3. tahap pengembangan;
  4. rencana implementasi.

 

  1.  Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga

Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan e-government di setiap lembaga pemerintah. Kerangka pemikiran dasar tersebut harus dilandasi oleh layanan utama yang harus diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga yang meliputi:

Konsep e-government lembaga secara menyeluruh.

  1. Analisis terhadap kondisi saat ini.
  2. Pada tahap ini pemda mampu menganalisis apa saja yang benar-benar    menjadi         kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan bagi pemerintah sendiri. Hal ini bertujuan agar kebijakan pelayanan yang akan dibuat benar-benar bermanfaat dan menghasilkan dampak positif dan kepuasan bagi semua pihak.
  3. Strategi pengembangan e-government lembaga.

Adapun indikator implementasinya yaitu :

Ø    Landasan Hukum Lembaga

Ø    Struktur Organisasi

Ø    Tupoksi

Ø    S O P

Ø    Inventaris Tenaga Kerja

Ø    Keahlian

  1. Pentahapan implementasi e-government.

Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup:

  1. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
  2. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
  3. kondisi kegiatan layanan saat ini;
  4. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government secara nasional

  1.  Cetak Biru Pengembangan

Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Cetak biru dimaksud memuat antara lain:

  1. Penjabaran strategi dan rencana strategis e-government.
  2. Kondisi layanan saat ini.
  3. Infrastruktur saat ini.
  4. Masalah dan tantangan.
  5. Cetak biru – Infrastruktur aplikasi.
  6. Cetak biru – Sumberdaya manusia.
  7. Cetak biru – Infrastruktur jaringan.
  8. Cetak biru – Infrastruktur informasi.
  9. Cetak biru – Integrasi jaringan, informasi dan aplikasi.
  10. Cetak biru – Pendanaan.
  11. Cetak biru – Struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja.
  12. Cetak biru – perawatan ( maintenance).
  13. Peta alur dan tahapan peraturan.
  14. Peta alur dan tahapan pengembangan infrastruktur.
  15. Peta alur dan tahapan penerapan e-government.
  16. Peta alur dan tahapan sistem pendukung.
  17. Manajemen perubahan.

Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem

  1.  Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan suatu rancangan pengembangan e-government berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru. Seluruh kegiatan akan menjadi solusi pentahapan pengembangan yang dijabarkan secara rinci kedalam bentuk rencana implementasi.

  1.  Rencana Implementasi

Rencana implementasi e-government mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah. Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada serta tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government secara nasional. Dalam proses implementasi e-government, masalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai standar kompetensi dibidang teknologi informasi dan komunikasi jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan masalah teknologinya. Pada sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekitar 3-5 orang saja, dan umumnya tidak berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat selama 10-20 tahun yang lalu jarang pemerintah daerah merekrut pegawai baru dengan latar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, perlunya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK sehingga mempermudah dalam implementasi e-government ini.


Baca Artikel Lainnya: