Kepsek SMAN 16 Kota Bekasi Bayar Kegiatan Pakai Uang SPP Salahi Aturan

Kepsek SMAN 16 Kota Bekasi Bayar Kegiatan Pakai Uang SPP Salahi Aturan

Kepsek SMAN 16 Kota Bekasi Bayar Kegiatan Pakai Uang SPP Salahi Aturan

Sebelumnya sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah  menengah kejuruan negreri

(SMKN) yang ada di Kota Bekasi dikelola pemerintah setempat, namun awal 2017 akhirnya diambilalih Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Padahal akhir 2016, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi sudah gencar melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar. Salah satunya adalah SMAN 16 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, ada beberapa kegiatan   proyek yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bekasi, di antaranya pengadaan barang bercorak kebudayaan,  pemiliharaan lapangan pengadaan meubeler dan juga laptop.

Pada 2016, pengadaan barang bercorak budaya, pemiliharaan lapangan, meubeler serta lapotop di SMAN 16 Kota Bekasi

sudah diaudit oleh inspektorat dan merekomendasikan bahwa tidak dapat mengajukan utang dan tidak dibayar karena sekolah itu tidak melengkapi dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan surat pertanggungjawaban (SPJ) berita acara serah terima barang.

Menurut narasumber Reaksi, Rabu (3/10/2018) yang tidak bersedia disebut namanya, proyek pengadaan dan pemiliharaan di SMAN 16 Kota Bekasi pada 2016 tidak dapat dibayar kepada pihak ketiga.

“Namun 2018, pihak sekolah melakukan koordinasi dengan Komite Sekolah SMAN 16 Kota Bekasi

untuk pembayaran ke pihak ketiga (pemborong) agar membayar 50 persen dari dua kegiatan tersebut ke CV Putra Jaya Mandiri,” kata sumber itu.

Dikatakan dia, pihak sekolah melakukan pembayaran ke pihak ketiga bersama Komite Sekolah SMAN 16 sudah menyalahi aturan, padahal sudah jelas Inspektorat Kota Bekasi sudah mengaudit dan tidak dapat dibayarkan karena dokumen proyek tersebut tidak lengkap.

Dia juga menambahkan, kan komite sekolah itu sebagai perwakilan orangtua siswa untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. “Cukup disayangkan kalau pihak sekolah melakukan pungutan melalui komite sekolah hanya untuk membayarkan kegiatan, padahal semua kegiatan dana sekolah sudah dibiayai dari dana BOSDA Kota Bekasi.

“Soal ini disdik memang aneh, kenapa disdik mengeluarkan surat perintah membayar tanpa dilengkapi dokumen kegiatan. Seharusnya SPM (surat perintah membayar) keluar harus dilengkapi dokumen kegiatan,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 16 Kota Bekasi Dedi Supriadi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menerangkan, kami pihak sekolah sudah ambil kebijakan yang tepat dengan komite sekolah  untuk membayar kegiatan proyek di SMAN 16 yang dikerjakan CV Putra Jaya Mandiri.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/